PASTIBERITA – Anggaran masa depan Sumatera Selatan mulai menemui titik terang. Pemerintah Provinsi Sumsel resmi menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Jawaban itu disampaikan langsung Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, dalam Rapat Paripurna XLIV (44) DPRD Provinsi Sumsel. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, S.Sos., M.M.Momen ini menjadi krusial.
Sebab, di sinilah suara legislatif dan eksekutif diselaraskan, agar APBD 2027 tidak sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi alat pembangunan yang dirasakan rakyat.
Sumsel Lebih MajuDalam pandangan umumnya, delapan fraksi menyoroti isu-isu strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Semua masukan itu dijawab satu per satu oleh Cik Ujang.Pemprov Sumsel menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus melakukan efisiensi belanja.
Prinsipnya jelas, belanja harus hemat, tapi pelayanan dasar tidak boleh dikorbankan. Program yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.PAD Digenjot Lewat TeknologiUntuk mendongkrak PAD, Pemprov tidak lagi mengandalkan cara konvensional.
Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan pelayanan.Tiga jurus andalan disiapkan: Aplikasi Signal, Siguntang, serta program Samsat Menyapa.
Lewat cara ini, membayar pajak diharapkan semakin mudah, cepat, dan tanpa antre panjang. Semakin mudah masyarakat membayar, semakin besar pula pendapatan daerah yang bisa kembali menjadi pembangunan.Infrastruktur untuk yang TerpinggirkanDi sektor infrastruktur, pembangunan tidak lagi terpusat di kota.
Pemprov menegaskan pembangunan akan diarahkan ke wilayah terpencil dan tertinggal yang selama ini masih membutuhkan perhatian.Pendekatannya pun selektif: mengedepankan efektivitas dan skala prioritas.
Artinya, jalan yang paling dibutuhkan, jembatan yang paling mendesak, dan infrastruktur yang paling berdampak bagi ekonomi rakyat akan didahulukan.Sekolah Diperbaiki, Kesehatan DijaminDi bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana sekolah melalui rehabilitasi maupun pembangunan gedung baru.
Upaya ini juga didukung program Revitalisasi Gedung Satuan Pendidikan dari APBN.Sementara di sektor kesehatan, Pemprov memastikan keberlanjutan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat kurang mampu melalui pemadanan data bersama BPJS Kesehatan.
Optimalisasi layanan puskesmas dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga terus didorong. Tujuannya bukan hanya mengobati, tetapi mencegah: promotif, preventif, dan deteksi dini penyakit.
Karhutla: Cegah Sebelum MembaraTerkait karhutla, Pemprov tidak ingin kecolongan. Melalui BPBD dan instansi terkait, langkah pencegahan dan kesiapsiagaan diperkuat.Mulai dari pemetaan wilayah rawan, sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan hotspot, koordinasi lintas pemerintah daerah, hingga penyiapan sumber air dan pengerahan tim gabungan untuk pemadaman.
Harapan untuk APBD yang Pro RakyatMelalui jawaban tersebut, Pemprov Sumsel berharap seluruh masukan dan rekomendasi fraksi DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan Raperda APBD 2027.Target akhirnya satu: kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
APBD 2027 bukan sekadar dokumen keuangan. Ia adalah janji pembangunan yang kini sedang disusun bersama, untuk Sumsel yang lebih maju, lebih sehat, dan lebih sejahtera.(RIL)
