PASTIBERITA – DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna XLV (45), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel. Penetapan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat fungsi legislasi serta mendorong pembentukan regulasi yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita, Nopianto, dan Ilyas Panji Alam. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rapat tersebut, Andie Dinialdie bersama Herman Deru menandatangani penetapan Propemperda 2027 sebagai dasar penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumsel, Syarif Hidayatullah, menyampaikan bahwa terdapat lima usulan Raperda dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam agenda legislasi 2027.
Kelima usulan tersebut meliputi penyertaan modal berupa barang milik pemerintah provinsi kepada PT Tirta Sriwijaya Maju, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2027, serta APBD Sumsel Tahun Anggaran 2028.
Ia menjelaskan, seluruh usulan Raperda akan dibahas bersama OPD terkait guna memperoleh informasi dan penjelasan sebagai bahan penyusunan regulasi. Proses pembentukan peraturan daerah juga harus didukung kajian yang komprehensif serta mekanisme pengawasan yang memadai agar regulasi yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui penetapan Propemperda 2027 ini, DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik di Sumatera Selatan.(ril)








