PASTIBERITA – DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna XLIV dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto dan H. M. Ilyas Panji Alam. Turut hadir Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala dinas, serta undangan lainnya.



Dalam penyampaian pandangan umum, sejumlah fraksi menyampaikan berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi terhadap arah kebijakan anggaran daerah tahun 2027, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Juru Bicara Fraksi Golkar, Hj. Lury Elza Alex Noerdin, menegaskan bahwa keterbatasan ruang fiskal daerah harus diimbangi dengan pengelolaan APBD yang selektif, efisien, dan tepat sasaran. Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Golkar juga mendorong optimalisasi potensi pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp2,47 triliun dari berbagai sektor, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, alat berat, batu bara, alur sungai, dan BUMD. Pemerintah Provinsi Sumsel diminta menjelaskan tindak lanjut rekomendasi Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah agar potensi tersebut dapat direalisasikan menjadi penerimaan daerah.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Aswan Mufti, menyoroti pentingnya inovasi dalam meningkatkan PAD, khususnya melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor dan pemanfaatan potensi sektor perkebunan kelapa sawit. Ia juga mendorong pembaruan database perkebunan sawit yang mencapai sekitar 1,24 juta hektare sebagai dasar validasi luas lahan dan produksi dalam perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH).
Selain itu, Gerindra meminta peningkatan kualitas belanja daerah dengan memprioritaskan infrastruktur pelayanan publik, konektivitas antarwilayah, ketahanan pangan, serta penyelesaian konflik agraria. Fraksi ini juga menekankan pentingnya langkah pencegahan karhutla sejak dini melalui kesiapan sarana, personel, sumber air, pengawasan wilayah rawan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Adapun Juru Bicara Fraksi PAN, Persi, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal harus dilakukan melalui optimalisasi PAD dan pengelolaan pendapatan yang lebih efisien. PAN juga mendorong penguatan penganggaran berbasis kinerja, transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan pembangunan antarkabupaten dan kota.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PAN turut menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur siring di sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Empat Lawang yang disebut telah lama belum mendapatkan perbaikan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat aliran air dan menyebabkan genangan hingga memasuki permukiman warga saat hujan.
Secara umum, pandangan fraksi-fraksi menekankan agar penyusunan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2027 lebih mengutamakan program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah, efektivitas penggunaan anggaran, serta kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
Menanggapi jalannya rapat, Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita menyampaikan bahwa rapat paripurna diskors dan akan dilanjutkan pada Senin (12/10/2026) dengan agenda Jawaban dan Tanggapan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel.
Melalui tahapan pembahasan tersebut, DPRD Sumsel berharap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disempurnakan menjadi kebijakan anggaran yang efektif, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.








