Beranda EKBIS Estetika Kehilangan dalam Laut Bercerita: Kritik Sastra Atas Kekerasan dan Penghilangan

Estetika Kehilangan dalam Laut Bercerita: Kritik Sastra Atas Kekerasan dan Penghilangan

0

Oleh Dr. Muhammad Walidin, M.Hum., dan Rifaldo Samagan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

 PASTIBERITA Film Laut Bercerita garapan Yosep Anggi Noen dengan penulis skenarionya Laila S. Chodori sudah tayang sejak 29 Oktober 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Penayangannya tepat setelah sehari peringatan Hari Sumpah Pemuda sangat relevan dengan situasi politik terkini, setidaknya mengiringi aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia.

Bagi yang belum membaca novel Laut Bercerita (2107)  atau menonton filmnya, saya akan tampilkan sekilas sinopis dari novel ini. Laut Bercerita membawa penonton ke Indonesia pada penghujung dekade 1990-an, ketika kehidupan politik berada dalam tekanan rezim Orde Baru dan kebebasan berekspresi menjadi sesuatu yang berisiko. Biru Laut, seorang mahasiswa di Yogyakarta, bersama kawan-kawannya dalam kelompok diskusi Winatra, terlibat dalam gerakan intelektual dan politik untuk menentang ketidakadilan serta memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Aktivitas membaca, berdiskusi, menyebarkan gagasan, dan menyuarakan perlawanan justru menempatkan mereka dalam ancaman penangkapan dan kekerasan. Pengkhianatan serta perburuan aparat kemudian membawa tragedi ketika Biru Laut dan sejumlah rekannya ditangkap, mengalami penyiksaan, dan akhirnya dihilangkan tanpa kejelasan nasib. Kehilangan Laut bukan hanya menjadi tragedi individual, melainkan juga luka kolektif yang diwariskan kepada keluarga, kekasih, dan sahabat yang terus menunggu kepastian. Melalui perjuangan Asmara Jati, adik Laut, kisah ini memperlihatkan bahwa penghilangan manusia tidak serta-merta menghapus ingatan tentang mereka. Justru dari kehilangan itulah muncul tuntutan akan kebenaran, keadilan, dan kebebasan.

Apabila sastra dipahami sebagai representasi realitas, sebagaimana dijelaskan dalam tradisi kritik mimetik yang melihat hubungan karya sastra dengan dunia kenyataan (Wellek dan Warren, 1949; Auerbach, 1953), Laut Bercerita dapat dibaca sebagai representasi artistik atas pergolakan politik Indonesia menjelang keruntuhan Orde Baru, khususnya sepanjang 1997–1999.

Periode ini ditandai oleh krisis ekonomi, menguatnya gerakan demonstrasi mahasiswa, dan tuntutan perubahan politik yang semakin terbuka. Sejak awal 1998, demonstrasi mahasiswa meluas di berbagai kota, terutama sejak Februari hingga Mei 1998, dengan tuntutan antara lain penurunan harga kebutuhan pokok, penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pengunduran diri Presiden Soeharto, demokratisasi, serta penghapusan dwifungsi ABRI. Puncak kekerasan terjadi pada 12 Mei 1998 dalam Tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie, serta menyebabkan ratusan orang terluka. Peristiwa tersebut disusul kerusuhan 13–15 Mei 1998 yang menelan banyak korban jiwa, kemudian demonstrasi besar-besaran yang turut mendorong Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Namun, pergantian kekuasaan tidak serta-merta mengakhiri kekerasan politik. Peristiwa Semanggi I pada November 1998 dan Semanggi II pada September 1999 kembali memperlihatkan jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Di tengah rangkaian peristiwa tersebut, praktik penculikan dan penghilangan paksa aktivis prodemokrasi pada 1997–1998 menjadi salah satu luka sejarah yang paling mendalam. Dalam konteks inilah kisah Biru Laut dan kawan-kawannya dapat dimaknai bukan sekadar sebagai pengalaman tokoh fiktif, melainkan sebagai representasi artistik atas generasi muda yang kehilangan kebebasan, tubuh, bahkan kepastian nasib akibat kekerasan politik.

Kita hidup di zaman ketika menyampaikan pendapat tampak semudah mengetik. Siapa saja bisa mengkritik kebijakan, menyindir pejabat, atau menggalang dukungan politik hanya dengan telepon genggam. Kemudahan ini membuat generasi muda tumbuh dengan anggapan bahwa kebebasan sudah ada sejak awal, seperti udara. Padahal kebebasan sipil di Indonesia tidak jatuh dari langit. Ia ditebus dengan keberanian, darah, dan hilangnya puluhan nyawa pada ujung kekuasaan Orde Baru. Ketika ingatan tentang harga itu memudar, muncullah apa yang bisa disebut amnesia sejarah kolektif: kita menikmati hasilnya tanpa mengenal siapa yang membayarnya.

Esai ini berargumen bahwa Laut Bercerita bukan dongeng tentang masa lalu yang sudah selesai, melainkan cermin bagi Indonesia hari ini. Sebagai karya sastra, ia berfungsi sebagai arsip bagi suara yang dibungkam. Sebagai dokumen ingatan, ia menyingkap utang keadilan yang belum lunas sejak Reformasi. Dan sebagai peringatan, ia menunjukkan bahwa pola pembungkaman lama tidak mati, melainkan berganti rupa. Pembahasan bergerak dalam empat langkah: kekuatan bentuk naratif novel, latar fakta Reformasi, penderitaan keluarga korban, dan hubungan kisah ini dengan kebebasan berekspresi di era digital.

Sastra sebagai Arsip bagi yang Dibungkam

Kekuatan terbesar Laut Bercerita terletak pada pilihan bentuknya. Novel ini terbagi menjadi dua bagian dengan dua suara. Pada bagian pertama, pembaca mengikuti Biru Laut yang bercerita dari posisi seseorang yang telah dihilangkan, suara dari dasar laut yang tak pernah dikembalikan kepada keluarganya. Pada bagian kedua, tutur beralih kepada Asmara Jati, adik yang hidup, mencari, dan menanggung kehilangan. Pergantian suara ini bukan sekadar teknik. Ia mempertemukan dua pengalaman yang dalam laporan resmi biasanya terpisah: pengalaman korban dan pengalaman mereka yang ditinggalkan.

Dalam kacamata kritik sastra, karya semacam ini dapat dibaca sebagai fiksi kesaksian, yakni sastra yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan dokumen resmi. Ketika negara tidak menyediakan kuburan, tidak menyediakan pengadilan, dan tidak menyediakan jawaban, fiksi menyediakan ruang untuk mengenang. Novel memberi nama, wajah, dan kehidupan batin pada angka. Frasa “13 orang yang masih hilang” mudah dibaca sebagai statistik. Novel membuat kita membayangkan seorang mahasiswa yang gemar membaca, yang punya adik, yang pernah duduk di meja makan keluarganya sebelum berangkat dan tak pernah kembali. Di tangan sastra, statistik itu kembali menjadi manusia.

Potret keseharian para aktivis dalam kisah ini memperkuat hal tersebut. Mereka digambarkan sebagai pemuda yang meninggalkan kenyamanan bangku kuliah demi rumah sewaan yang sepi, tempat mereka mencetak selebaran secara rahasia dan mendiskusikan buku-buku yang dilarang pemerintah. Tujuan mereka jelas: membela hak petani dan rakyat kecil yang tertindas penguasa. Pada masa itu tidak ada tombol “bagikan”. Menyebarkan gagasan berarti mempertaruhkan keselamatan.

Lalu cerita beralih ke ruang bawah tanah yang gelap, tempat jeritan teredam dan siksaan fisik dilakukan aparat negara. Di sini novel menolak memberi kita jarak yang nyaman. Penggambaran kekerasan tidak hadir demi sensasi, melainkan demi tujuan etis: agar pembaca tak lagi menganggap kebebasan berpendapat sebagai sesuatu yang gratis. Hak sipil yang hari ini kita pakai dengan ringan di media sosial pernah dibayar tunai dengan tubuh, darah, dan lenyapnya para pemuda.

Fiksi yang Berpijak pada Fakta: Reformasi dan Utang yang Tertunda

Kisah dalam novel ini tidak lahir dari ruang kosong. Soeharto berkuasa lebih dari tiga dekade sebelum mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Pada rentang 1997–1998, menjelang runtuhnya rezim, terjadi gelombang penculikan terhadap aktivis pemuda dan mahasiswa. Penyelidikan Komnas HAM mencatat 23 orang dihilangkan secara paksa. Sembilan orang dikembalikan, satu orang ditemukan meninggal, dan 13 orang hingga kini tidak diketahui nasibnya. Di antara yang masih hilang adalah penyair Wiji Thukul. Peristiwa itu bersisian dengan tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, ketika empat mahasiswa tewas tertembak.

Reformasi kemudian membuka banyak pintu. Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen dalam empat tahap antara 1999 dan 2002. Lahir Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999) yang mengakhiri sensor model lama, dan Undang-Undang Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000). Secara kelembagaan, Indonesia tampak melangkah jauh dari Orde Baru.

Komnas HAM menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup tentang pelanggaran HAM berat dan menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan ketika itu berpendapat penyidikan baru dapat berjalan setelah ada rekomendasi politik DPR untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, mengingat peristiwanya terjadi sebelum UU No. 26 Tahun 2000 berlaku. Pada 15 September 2009, DPR mengeluarkan empat rekomendasi kepada presiden: membentuk pengadilan HAM ad hoc, mencari 13 orang yang masih hilang, merehabilitasi dan memberi kompensasi kepada keluarga korban, serta meratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Beberapa tahun kemudian, pada Januari 2023, Presiden Joko Widodo mengakui terjadinya sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penghilangan orang secara paksa 1997–1998, dan memilih jalur penyelesaian nonyudisial. Kelompok masyarakat sipil dan keluarga korban menilai pengakuan itu belum menjawab pokok tuntutan: pengadilan dan kepastian nasib 13 orang yang hilang. Selama perkara ini menggantung, kita menyaksikan sesuatu yang oleh Laut Bercerita digambarkan dengan terang. Reformasi menumbangkan rezimnya, tetapi belum sepenuhnya menuntaskan kejahatan yang dilakukan rezim itu di masa-masa terakhirnya.

Penderitaan terbesar dalam novel ini bukan hanya rasa sakit fisik di dalam sel, melainkan luka batin yang harus ditanggung seumur hidup oleh mereka yang ditinggalkan. Melalui ketegaran Asmara Jati dan kepiluan kedua orang tuanya, kita diajak merasakan bahwa ketidakpastian adalah siksaan yang paling kejam: menanti seseorang yang hilang tanpa kabar, tanpa tahu apakah ia masih hidup dan menahan lapar, atau sudah tiada dan jasadnya entah di mana. Keluarga tidak bisa sepenuhnya berduka, sebab kematian belum dipastikan, dan tidak bisa sepenuhnya berharap, sebab kepulangan tak pernah datang.

Novel ini menemukan padanannya di dunia nyata. Setiap Kamis, payung-payung hitam itu terbuka di depan Istana, dan keluarga korban penghilangan paksa berdiri di sana sama seperti keluarga Biru Laut dalam cerita. Mereka telah datang lebih dari seribu kali dalam hampir dua dekade tanpa putusan yang pasti. Sebagian ibu yang dulu hadir telah berpulang dengan pertanyaan yang sama: jika masih hidup, di mana tinggalnya; jika sudah meninggal, di mana kuburnya.

Luka reformasi terus menganga bukan karena keluarga korban tidak bisa mengikhlaskan. Luka itu bertahan karena negara dan, harus diakui, sebagian besar masyarakat memilih mengabaikan. Ketika sebuah bangsa membiarkan pertanyaan setua itu menggantung selama hampir tiga dekade, yang rusak bukan hanya keadilan bagi para korban, tetapi juga kepercayaan warga bahwa hukum benar-benar bekerja untuk mereka. Di sinilah kekuatan Laut Bercerita sebagai teguran: ia menolak membiarkan kita menutup halaman.

Pola Lama, Wajah Baru: Kebebasan Digital dan Bayang-bayang Pembungkaman

Ketakutan terbesar yang muncul setelah menyaksikan kisah ini adalah kesadaran bahwa pola pembungkaman masa lalu tidak benar-benar mati. Ia hanya berganti rupa. Dulu aktivis seperti Biru Laut dihilangkan karena mencetak selebaran dan mendiskusikan buku kritis. Hari ini, medan itu bergeser ke ruang siber. Kritik di media sosial dengan mudah dilabeli pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang lahir pada 2008 dan direvisi pada 2016 serta 2024, sejak lama dikritik pegiat kebebasan sipil karena rumusan sejumlah pasalnya yang lentur sehingga mudah ditafsirkan untuk menjerat pengkritik. Selain jerat hukum, ada pula intimidasi digital, mulai dari peretasan akun hingga pelaporan pidana terhadap warga yang menyuarakan ketidakadilan.

Paradoks ini patut kita renungkan. Kita merasa telah melangkah jauh menuju masa depan yang demokratis, padahal pada saat yang sama rasa takut yang dulu dirasakan generasi 1998 perlahan kembali menyelimuti ruang bicara kita. Represi yang dulu memakai pentungan dan sel gelap kini bermetamorfosis menjadi instrumen yang tampak sah di mata hukum. Wujudnya berubah, tetapi logikanya serupa: suara kritis diperlakukan sebagai ancaman yang harus disenyapkan, bukan sebagai bahan perbaikan.

Tentu ada yang berpendapat bahwa perbandingan ini berlebihan. Hari ini tak ada yang diculik karena membaca buku terlarang, dan ruang berpendapat jauh lebih lapang dibanding era Orde Baru. Itu benar dan patut disyukuri. Namun kemunduran demokrasi jarang datang sekaligus. Ia datang bertahap, lewat aturan yang tampak sah dan kenyamanan yang membuat kita lengah. Perbandingan dalam esai ini bukan klaim bahwa dua zaman itu sama, melainkan peringatan bahwa jarak di antara keduanya lebih tipis daripada yang kita kira, dan bahwa jarak itu hanya terjaga selama ada warga yang mau mengingat dan menjaganya.

Di sinilah letak relevansi Laut Bercerita bagi generasi digital. Kenyamanan di balik layar ponsel membuat kita mudah lupa bahwa kebebasan itu pinjaman dari generasi sebelumnya. Jika masyarakat melupakan akar sejarahnya dan menganggap remeh arti demokrasi, bangsa ini sesungguhnya sedang berjalan di atas es yang tipis.

Pada akhirnya, Laut Bercerita tidak saja bisa dinikmati sebagai karya sinema atau novel yang membawa kita menengok masa lalu, tetapi juga  teguran keras bagi mereka yang hidup di masa kini. Sebagai kritik sastra, kita dapat menilai bahwa kekuatan karya ini ada pada keberaniannya menjadikan fiksi sebagai saksi: memberi suara kepada yang dihilangkan, memberi wajah kepada angka, dan memberi ruang kepada duka yang tak pernah mendapat pemakaman. Sebagai warga negara, kita membaca bahwa “luka yang tak kunjung pulih” bukanlah kiasan. Ia kenyataan pahit dari sebuah era reformasi yang dibayar sangat mahal dengan darah, air mata, dan nyawa.

Selama keluarga korban masih harus berdiri di bawah payung hitam menuntut kejelasan, dan selama suara kritis masih dibayangi rasa takut dan kriminalisasi, demokrasi kita akan terus berdiri di atas fondasi yang rapuh. Hutang keadilan sejarah bangsa ini belum benar-benar dilunasi.

Mengapa merawat ingatan akan perjuangan Biru Laut dan kawan-kawannya menjadi tugas kolektif kita? Karena bangsa yang melupakan harga kebebasannya akan mudah kehilangannya. Cara terbaik menghormati pengorbanan mereka bukan dengan melupakannya, melainkan dengan terus menjaga agar api kebebasan yang telah mereka tebus dengan nyawa itu tidak padam dan tidak direnggut kembali oleh keangkuhan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Wellek, René, dan Austin Warren. (1949). Theory of Literature. New York: Harcourt, Brace and Company.

Auerbach, Erich. (1953). Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature. Princeton: Princeton University Press.

Chudori, L. S. (2017). Laut Bercerita. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). (2024). Laporan Tahunan Pelanggaran HAM dan Kemandekan Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa. Jakarta, KontraS.

Lubis, A. (2020). Demokrasi Kontemporer dan Ruang Kebebasan Sipil di Era Digital. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(2), 115-128.

Noen, Y. A. (Sutradara). (2026). Laut Bercerita [Film Screenplay]. Jakarta: Pal8 Pictures & Visual Media Studio

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini