PASTIBERITA – Rapat Paripurna XXXIV (34) DPRD Sumatera Selatan menjadi panggung penting bagi Pansus Perkebunan untuk memaparkan hasil kerja mereka.
Wakil Ketua DPRD Sumsel, Raden Gempita, memimpin rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra, dan jajaran OPD.
Aswan Mufti, juru bicara Pansus Perkebunan, mengungkapkan bahwa timnya masih dalam tahap pengumpulan data dan pendalaman isu di sektor perkebunan.
“Kami telah melakukan rapat internal, diskusi dengan perusahaan, dan kunjungan lapangan,” ujarnya.
Hasilnya, pansus mengidentifikasi sejumlah masalah krusial, seperti pengelolaan HGU yang bermasalah, perizinan usaha yang berbelit, kewajiban pembangunan kebun plasma yang tak terealisasi, dan program CSR yang tak tepat sasaran.
“Pengawasan lemah, koordinasi antarinstansi kurang, dan hak masyarakat terabaikan,” tegas Aswan.
Pansus merekomendasikan langkah tegas, perkuat koordinasi dengan kabupaten/kota, awasi HGU dan perizinan, dan pastikan perusahaan patuh membangun kebun plasma. “CSR harus berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Raden Gempita menekankan, laporan ini jadi dasar penyusunan kebijakan strategis.
“Kami akan dorong implementasi rekomendasi ini demi Sumsel Maju,” katanya.
Rapat paripurna ini menjadi sinyal kuat: DPRD Sumsel tak main-main soal kesejahteraan rakyat. Saatnya Sumsel bangkit, perkebunan jadi berkah!Dengan langkah ini, Sumsel siap melangkah menuju pengelolaan perkebunan yang lebih adil, transparan, dan berdaya saing.
Pansus Perkebunan DPRD Sumsel telah membuka jalan, kini giliran pemerintah dan masyarakat bersama-sama mewujudkan Sumsel yang lebih sejahtera.(ADV)
