PASTIBERITA – Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (Gapasdap) menyoroti persoalan infrastruktur yang dinilai berpotensi menghambat kelancaran angkutan di Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA), Sumatera Selatan, dan Pelabuhan Tanjung Kalian, Bangka Belitung.
Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap, Rahmatika Ardianto, mengungkapkan ada dua persoalan utama yang harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah, yakni kondisi alur pelabuhan yang dangkal dan keterbatasan jumlah dermaga.
Menurut Rahmatika, kedalaman alur dan muka air dermaga di TAA saat ini rata-rata hanya sekitar 2,8 meter. Padahal, idealnya kedalaman berada di kisaran 3,5 hingga 4 meter agar kapal dapat bersandar dalam berbagai kondisi pasang surut.
“Sejak TAA operasional, belum pernah ada pengerukan. Akibatnya, kapal-kapal harus menunggu air pasang untuk bisa beroperasi. Contohnya hari ini, air surut sejak pukul 17.00 WIB dan baru bisa operasional kembali setelah pasang sekitar pukul 23.00 WIB,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, sangat memengaruhi operasional harian dan berpotensi menimbulkan keterlambatan, terutama saat lonjakan penumpang pada periode mudik Lebaran.
Ia menegaskan, pengerukan alur pelabuhan menjadi kebutuhan mendesak agar kapal besar dapat bersandar dengan optimal. Dengan alur yang lebih dalam, kapasitas angkut bisa ditingkatkan dan antrean kendaraan maupun penumpang dapat diminimalkan.
“Kalau dikeruk, kapal besar bisa masuk ke TAA. Masyarakat akan lebih nyaman dan antrean bisa berkurang. Saat ini kapal besar cukup sulit masuk karena keterbatasan kedalaman,” jelasnya.
Selain persoalan alur, Rahmatika juga menyoroti keterbatasan dermaga. Saat ini, pelabuhan hanya memiliki satu pasang dermaga yang aktif, sementara untuk mendukung kelancaran angkutan setidaknya dibutuhkan dua pasang dermaga.
Menurutnya, satu pasang dermaga yang ada pun belum dapat berfungsi maksimal akibat kondisi alur yang dangkal. Hal ini membuat jadwal pelayaran tidak bisa berjalan efisien karena kapal hanya dapat beroperasi saat air pasang tinggi.
“Keterbatasan dermaga dan alur yang dangkal berdampak langsung pada masyarakat. Saat angkutan Lebaran, kondisi ini bisa memicu penumpukan dan kemacetan di pelabuhan,” katanya.
Dari sisi armada, Rahmatika menyebut secara jumlah sebenarnya cukup memadai. Tercatat ada 16 izin kapal yang telah diterbitkan untuk angkutan Lebaran. Namun, hanya 14 kapal yang dapat berpartisipasi karena dua kapal belum mendapatkan jadwal operasional. Bahkan, dari 14 kapal tersebut, hanya sekitar 10 kapal yang dapat beroperasi optimal akibat keterbatasan dermaga.
“Jika dermaga bisa dimaksimalkan, kapasitas angkutan tentu lebih optimal. Tapi karena hanya satu pasang dermaga yang bisa digunakan, banyak kapal yang tidak dapat beroperasi penuh,” ungkapnya.
Dengan semakin dekatnya puncak arus mudik, Gapasdap berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret, baik melalui pengerukan alur maupun penambahan dan optimalisasi dermaga. Perbaikan infrastruktur dinilai krusial untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat antara Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
“Kalau dermaga dan alur pelabuhan diperbaiki, kami yakin kemacetan dan keterlambatan bisa ditekan. Kapal lebih besar bisa beroperasi, membawa lebih banyak penumpang, dan perjalanan masyarakat akan lebih lancar,” tegas Rahmatika.
Ia menambahkan, kelancaran angkutan penyeberangan di TAA dan Tanjung Kalian sangat vital bagi konektivitas dua provinsi tersebut, terutama pada momentum Lebaran yang selalu diwarnai peningkatan signifikan jumlah penumpang dan kendaraan. (*)
