Beranda POLITIK Rapat Paripurna XLIV DPRD Provinsi Sumsel Tentang Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum...

Rapat Paripurna XLIV DPRD Provinsi Sumsel Tentang Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel Terhadap RAPERDA APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2027

0

PASTIBERITA  – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, dalam Rapat Paripurna XLIV (44) DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, S.Sos., M.M. Dalam kesempatan tersebut, jawaban eksekutif menjadi bagian penting untuk menyelaraskan pandangan legislatif dan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027.

Dalam penyampaiannya, Cik Ujang menanggapi sejumlah masukan strategis dari delapan fraksi, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemprov Sumsel menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan melakukan efisiensi belanja dengan tetap memprioritaskan pelayanan dasar serta program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Optimalisasi PAD, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan pelayanan, seperti Aplikasi Signal, Siguntang, serta program Samsat Menyapa.

Di sektor infrastruktur, pembangunan akan diarahkan pada wilayah terpencil dan tertinggal yang masih membutuhkan perhatian, dengan mengedepankan efektivitas dan skala prioritas. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana sekolah melalui rehabilitasi maupun pembangunan gedung baru, termasuk dukungan program Revitalisasi Gedung Satuan Pendidikan dari APBN.

Pada sektor kesehatan, Pemprov Sumsel juga memastikan keberlanjutan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat kurang mampu melalui pemadanan data bersama BPJS Kesehatan. Selain itu, optimalisasi layanan puskesmas dan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus didorong untuk meningkatkan upaya promotif, preventif, serta deteksi dini penyakit.

Terkait penanganan karhutla, Pemprov Sumsel melalui BPBD dan instansi terkait memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan, mulai dari pemetaan wilayah rawan, sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan hotspot, koordinasi lintas pemerintah daerah, hingga penyiapan sumber air dan pengerahan tim gabungan untuk pemadaman.

Melalui jawaban tersebut, Pemprov Sumsel berharap seluruh masukan dan rekomendasi fraksi DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.(RIL)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini