PASTIBERITA– Rapat koordinasi antisipasi genangan jelang musim hujan yang digelar Pemerintah Kota Palembang berlangsung tegang. Wali Kota Palembang Drs. Ratu Dewa, M.Si., berang setelah mengetahui rapat penting tersebut hanya dihadiri staf PPPK sebagai perwakilan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ratu Dewa yang melakukan inspeksi mendadak ke rapat yang semula dipimpin Asisten tersebut menegaskan kesiapan infrastruktur menghadapi puncak musim hujan pada Oktober mendatang merupakan hal vital dan tidak bisa dianggap remeh.
Rapat tersebut difokuskan pada pemetaan dan pemeriksaan ulang titik-titik rawan genangan di Kota Palembang. Pemkot mencatat ada 12 titik genangan prioritas di jalan protokol, ditambah 28 titik lainnya.
Sejumlah lokasi protokol yang menjadi perhatian utama antara lain Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara, hingga Dharma Agung.
Menurut Ratu Dewa, beberapa kendala utama penyebab genangan di lapangan adalah kondisi jalan nasional yang amblas, cross drain yang terputus, serta penyempitan saluran drainase.Untuk mengantisipasi genangan di titik krusial, Pemkot akan menyiagakan pompa portabel dan berkoordinasi dengan Balai Sungai serta Balai Jalan Nasional.
Selain itu, ia meminta camat dan lurah menggerakkan gotong royong warga untuk membersihkan saluran di 114 anak sungai, karena persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU.
“Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan,” ujar Ratu Dewa.
“Kita fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya. Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa,” jelasnya.
“Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga, gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” tegasnya.
Kekecewaan Ratu Dewa memuncak ketika mendapati pejabat dinas tidak hadir langsung dan hanya mengutus perwakilan yang dinilai tidak kompeten serta tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan menguasai data teknis wilayahnya.
Ia pun mengambil langkah tegas mengusir peserta rapat tersebut dari forum.Langkah tegas itu diambil untuk menunjukkan bahwa penanganan fasilitas publik dan keselamatan warga dari ancaman banjir adalah urusan serius yang membutuhkan komitmen penuh dari seluruh pimpinan OPD.(ril)
