PASTIBERITA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna XXXIII dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Senin (27/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Sumsel ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Andie Dinialdie, didampingi Wakil Ketua Raden Gempita dan Ilyas Panji Alam.
Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Wakil Gubernur Cik Ujang, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Juru Bicara Tim Perumusan dan Penyelarasan Rekomendasi DPRD, Elvaria Novianti, menegaskan bahwa persetujuan terhadap LKPJ diberikan setelah melalui proses pembahasan komprehensif.
“Setelah melalui kajian dan analisis menyeluruh, DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara umum menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.
DPRD menyampaikan apresiasi atas sinergi dengan Pemerintah Provinsi serta kerja optimal panitia khusus dalam menyusun rekomendasi. Melalui lima Panitia Khusus (Pansus I–V), DPRD menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi, terutama dalam optimalisasi pembangunan dan tata kelola keuangan daerah.
Rekomendasi yang disusun sejak pertengahan April 2026 mencakup evaluasi capaian indikator kinerja utama, realisasi anggaran, serta efektivitas program prioritas. DPRD mendorong:
– Peningkatan pendapatan daerah melalui inovasi, pemanfaatan aset, dan sektor retribusi.
– Percepatan digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah untuk transparansi dan efisiensi.
– Penguatan kapasitas ASN lewat pelatihan berkelanjutan berbasis data.
– Digitalisasi legislatif agar publik lebih mudah mengakses informasi dan dokumen.
Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dan menegaskan komitmen menindaklanjuti rekomendasi.
“Rekomendasi DPRD menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ke depan. Kami berkomitmen menindaklanjutinya secara konkret demi peningkatan kinerja pembangunan daerah,” tegasnya.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Sumsel menegaskan peran pengawasan yang optimal serta dorongan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(adv)
